Putusan MK soal MBG dan OTT Bupati Pemalang Mewarnai Berita Sepekan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos pendidikan dalam APBN. Kemenkum akan menganalisis putusan itu, sementara Komisi X DPR berharap dapat dilaksanakan pada 2027. Di sisi lain, Bupati Pemalang terkena operasi tangkap tangan KPK.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dilaporkan oleh beberapa media pada 3 Agustus 2026.
Respons Pemerintah dan DPR
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mempelajari putusan MK tersebut. Menurut Okezone News, usai dianalisis, hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR, Esti Wijayati, berharap putusan MK itu dapat dilaksanakan pada 2027. Hal ini disampaikan dalam laporan JPNN.
Operasi Tangkap Tangan Bupati Pemalang
Selain putusan MK, peristiwa lain yang mewarnai pekan ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). CNN Indonesia memasukkan peristiwa ini dalam rangkuman foto pekanan.
Partai Golkar, melalui pernyataan yang dikutip Kumparan, menegaskan bahwa Bupati Pemalang yang terkena OTT KPK bukan kader partai tersebut.
Konten ini disusun secara otomatis dengan bantuan AI berdasarkan laporan dari sumber yang dikutip, sesuai aturan editorial situs.
Sumber
- 1CNN Indonesia Nasional · FOTO: Putusan MK soal MBG hingga OTT Bupati Pemalang
3 Agustus pukul 06.15 - 2Okezone News · Kemenkum Analisis Putusan MK soal Anggaran MBG Dipisahkan dari Pos Pendidikan
3 Agustus pukul 14.12 - 3Kumparan · Golkar Sebut Bupati Pemalang yang Kena OTT KPK Bukan Kadernya
3 Agustus pukul 18.59 - 4JPNN · Komisi X DPR Minta Putusan MK Soal Anggaran MBG Diubah dari 2027
3 Agustus pukul 18.35